Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) | Ekonomi XI Semester 2
“Harta rampasan fai’
yang diberikan Allah kepada Rasulnya (yang berasal) dari penduduk beberapa
negeri, adalah untuk Allah, Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan
untuk orang-orang yang yang dalam perjalanan agar harta itu jangan beredar di
orang-orang kaya saja” QS. Hasyir:7
A. Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari materi APBN melalui bahan ajar maupun video, maka peserta didik diharapkan mampu:
|
1.
Menjelaskan
pengertian APBN |
|
2.
Menjelaskan
fungsi dan tujuan APBN |
|
3.
Menjelaskan
sumber-sumber penerimaan negara |
|
4.
Menjelaskan
jenis-jenis belanja negara |
|
5.
Menjelaskan mekanisme penyusunan APBN |
|
6.
Menjelaskan pengaruh APBN terhadap
perekonomian |
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Indonesia yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang
memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1
Januari – 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN
setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. Dijabarkan dalam Undang-Undang No
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan APBN adalah:
· Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR
(Pasal 1, Ayat 7).
· Terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan
(Pasal 11, Ayat 2).
· Meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan
tanggal 31 Desember (Pasal 4).
· Ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang (Pasal 11 Ayat 1).
· Mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Pasal 3, Ayat 4).
FUNGSI APBN
Anggaran
memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan
stabilisasi. Semua penerimaan dan pengeluaran adalah hak bahwa tugas negara
dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Pendapatan Surplus
dapat digunakan untuk membiayai belanja publik tahun fiskal
berikutnya. Berikut diantaranya Fungsi APBN yaitu:
1. Fungsi
Pengawasan
Anggaran negara harus menjadi pedoman
dalam menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk
menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan
tertentu itu dibenarkan atau tidak.
Berarti anggaran negara harus menjadi
pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
Dengan demikian akan mudah bagi orang
untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk
keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
2. Fungsi Alokasi
Anggaran negara harus diarahkan untuk
mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi
dan efektivitas perekonomian.
3. Fungsi
Distribusi
Kebijakan anggaran negara harus
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
4. Fungsi Stabilisasi
Memiliki makna anggaran pemerintah menjadi alat kontrasepsi memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
5. Fungsi
Otorisasi
Menyiratkan bahwa anggaran
negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja untuk tahun ini,
dengan demikian, pengeluaran atau pendapatan bertanggung jawab kepada
rakyat.Perencanaan fungsi, menyiratkan bahwa anggaran negara dapat menjadi
pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan untuk tahun ini.
Ketika pengeluaran
pra-direncanakan, maka negara dapat membuat rencana untuk mendukung belanja
ini. Sebagai contoh, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek
pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Dengan demikian, pemerintah dapat
mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar berjalan lancar.
6. Fungsi
Perencanaan
Anggaran negara dapat menjadi
pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu
pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat
rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. menyiratkan bahwa anggaran
negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan untuk
tahun ini.
Ketika belanja
pra-direncanakan, maka negara dapat membuat rencana untuk mendukung
pengeluaran.
Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan untuk membangun proyek pembangunan jalan senilai sekian miliar. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek berjalan lancar.
TUJUAN APBN
Tujuan APBN adalah untuk mengatur
pendapatan dan pengeluaran negara. Hal ini penting agar dapat terealisasikannya
peningkatan produksi, kesempatan kerja, serta pertumbuhan ekonomi, hingga
akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Sedangkan tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat.
SUMBER-SUMBER
PENERIMAAN/PENDAPATAN NEGARA
a. Penerimaan
perpajakan
Penerimaan
perpajakan adalah semua bentuk penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri
dan pajak perdagangan internasional.
Pajak dalam negeri, terdiri atas:
1. Pajak
Penghasilan yang terdiri atas migas dan nonmigas
2. Pajak
Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB)
4. Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
5. Cukai
6. Pajak
Lainnya
Pajak
perdagangan internasional, terdiri atas:
1. Bea
masuk
2. Pajak
/ pungutan ekspor
b. Penerimaan
bukan pajak
Penerimaan
bukan pajak adalah semua bentuk penerimaan yang diterima negara dalam bentuk
penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah dari laba Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) dan penerimaan negara bukan pajak lainnya.
Penerimaan
bukan pajak yang berasal dari:
1) Penerimaan sumber daya alam, antara lain:
a) Minyak bumi
b) Gas alam
c) Pertambangan umum
d) Perikanan
2) Bagian Laba BUMN
3) Penerimaan bukan pajak Lainnya
c.
Hibah
Penerimaan hibah adalah semua
penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, sumbangan
swasta dan pemerintah luar negeri.
JENIS-JENIS PENGELUARAN/BELANJA NEGARA
1.
Belanja Pemerintah Pusat
A. Pengeluaran rutin
Belanja pegawai, belanja
pegawai yaitu terdiri dari :
a) Gaji dan pensiunan pegawai
negeri
b) Tunjangan
c) Belanja pegawai luar
negeri
Belanja barang, yaitu
pengeluaran pemerintah untuk membeli peralatan atau perlengkapan yang digunakan
untuk kegiatan pemerintah. Belanja barang terdiri dari :
a) Belanja barang dalam
negeri
b) Belanja barang luar negeri
Pembayaran bunga utang, yaitu
pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan dari pinjaman pokok. Utang terdiri
dari :
a) Utang dalam negeri
b) Utang luar negeri
Subsidi, pengeluaran negara
untuk subsidi terdiri dari :
a) Subsidi BBM
b) Subsidi Non BBM
1) Pangan
2) Listrik
3) Bunga kredit program
B.
Pengeluaran Pembangunan
Pengeluaran dari segi pembangunan terbagi menjadi dua,
yaitu:
· Pembangunan
fisik
· Pembangunan non fisik
Sedangkan dari segi pembiayaan, pengeluaran
pembangunan terdiri dari :
1) Pembiayaan rupiah
a) Tabungan pemerintah
b) Pinjaman program
2) Pembiayaan proyek
2. Belanja
Pemerintah Daerah
A. Dana Perimbangan
1) Dana Bagi Hasil
2) Dana Alokasi Khusus
3) Dana Alokasi Umum
B. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
C. Dana Penyesuaian
MEKANISME PENYUSUNAN APBN
Sebelum melakukan penyusunan APBN, ada beberapa
aspek penting yang perlu diperhatikan seperti asumsi ekonomi makro.
Asumsi-asumsi tersebut kemudian menjadi acuan analisis dalam penyusunan
APBN. Asumsi tersebut adalah
·
Harga
minyak bumi di pasar internasional diperkirakan lebih rendah dibandingkan
dengan harga minyak bumi yang diasumsikan pada tahun sebelumnya,
·
Pengerahan
serta penggalian sumber-sumber penerimaan perpajakan perlu ditingkatkan,
·
Tersedianya
barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari dalam jumlah banyak dan merata dengan
harga yang stabil serta dapat diakses oleh rakyat banyak,
·
Keadaan
ekonomi global yang diperkirakan mengalami pertumbuhan lebih baik dibandingkan
dengan keadaan sebelumnya,
·
Proses
pemulihan ekonomi diharapkan didukung oleh situasi politik, sosial, dan
keamanan yang kondusif, sehingga dapat mengalami pertumbuhan yang lebih baik
dari tahun sebelumnya,
·
Kepastian
sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan,
partisipatif, dan bertanggung jawab.
Penyusunan
dan Penetapan APBN diantaranya:
·
APBN
merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan
Undang-Undang
·
APBN
terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan
·
Pendapatan
Negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah
·
Belanja
negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat
dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
·
Belanja
negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja
·
Pemerintah
Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, beserta nota keuangan
dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun
sebelumnya.
·
Pembahasan
Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang
mengatur susunan dan kedudukan DPR.
·
DPR
dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan
pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN.
·
Pengambilan
keputusan oleh DPR mengenai Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan
dilaksanakan.
·
APBN
yang disetujui DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program,
kegiatan, dan jenis belanja.
· Apabila DPR tidak menyetujui Rancangan Undang-undang tentang APBN, Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.
PENGARUH
APBN TERHADAP PEREKONOMIAN
Secara
umum, pengaruh APBN terhadap kondisi perekonomian suatu negara dapat
digambarkan sebagai berikut:
· Meningkatkan pertumbuhan
ekonomi masyarakat sehingga dapat diketahui besaran GNP dari tahun ke tahun.
· Menciptakan kestabilan
keuangan atau kestabilan moneter suatu negara, karena jumlah uang yang beredar
di masyarakat dapat diatur.
· Menimbulkan investasi
masyarakat, karena industri kecil dalam negeri dapat difasilitasi dan
dikembangkan.
· Memperlancar distribusi
pendapatan, sehingga negara dapat mengetahui sumber penerimaan dan penggunaan
dana tersebut untuk pembelajaan pegawai, belanja barang dan sebagainya.
· Memperluas kesempatan
kerja, karena peningkatan akan mengakibatkan peningkatan peluang kerja.
Daftar Pustaka
Feryanto, Agung. 2021.
Ekonomi Kelas XI untuk SMA/MA. Klaten: Intan Pariwara
Link youtube: Youtube ( https://youtu.be/Vd1bAkXZvaY ) https://youtu.be/Vd1bAkXZvaYhttps://youtu.be/Vd1bAkXZvaY
Buku
Sekolah Elektronik (BSE) Ekonomi Kelas XI Kemendikbud
Sari, Kartika dkk. 2020.
Buku Siswa Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI. Klaten: Cempaka Putih
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
Sekolah : MAN Alor
Kelas/Semester :
XI IPA 3 / Genap
Mata pelajaran/Tema/Subtema : Ekonomi (LM)/APBN
Pembelajaran : Tatap Muka
Alokasi Waktu : (2 JP x 45 menit)
Latihan Soal
A.
Pilihlah salah satu jawaban yang anda anggap paling
benar!
1. Dalam penyusunan APBN oleh
pemerintah, APBN dapat didefinisikan sebagai …
A. a. Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya setiap dua tahun sekali.
b. Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama satu bulan.
C. c. Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala
bentuk dan sumber penerimaan negara serta pendapatan lainnya selama periode
tertentu.
D. d. Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala
bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama periode
tertentu.
E. e. Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala
bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya yang dikhususkan untuk
belanja kementrian dan lembaga selama periode tertentu.
2. APBN diatur dalam
perundang-undangan, salah satu undang-undang yang mengatur tentang APBN adalah…
a. UU No. 14 Tahun 2019
b. UU No. 20 Tahun 2019
c. UU No. 4 Tahun 2020
d. UU No. 11 Tahun 2020
e. UU No. 20 Tahun 2020
3.
Dalam penyusunan APBN memiliki
tujuan yaitu …
a. Sebagai acuan atau pedoman penerimaan keuangan
pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya
tujuan pembangunan nasional.
b. Sebagai acuan atau pedoman pengeluaran keuangan
pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya
tujuan pembangunan nasional.
c. Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan
pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan
dikementrian dan lembaga-lembaga negara demi tercapainya tujuan pembangunan
nasional.
d. Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan
pengeluaran keuangan pemerintah daerah masing-masing dalam melaksanakan
kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.
e. Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan
pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan
demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.
4. Berikut pernyataan dari
fungsi otoritas adalah…
a. APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan
dan belanja pada tahun berikutnya.
b. APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan
dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
c. APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan
dan belanja pada dua tahun yang bersangkutan.
d. APBN menjadi dasar untuk merencanakan pendapatan
dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
e. APBN menjadi hasil dari pelaksanaan pendapatan dan
belanja pada tahun yang bersangkutan.
5. APBN diarahkan untuk
mengurangi pengangguran adalah fungsi APBN yang dimaksud adalah…
A. a. Fungsi Otoritas
B. b. Fungsi Perencanaan
C. c. Fungsi Alokasi
D. d. Fungsi Distribusi
E. e. Fungsi Pengawasan
6. Menciptakan efisiensi
perekonomian dengan sumber daya teralokasi secara optimal merupakan perwujudan
dari fungsi…
a. Fungsi Otoritas
b. Fungsi Perencanaan
c. Fungsi Alokasi
d. Fungsi Distribusi
e. Fungsi Pengawasan
7. APBN dalam proses penyusunannya
melalui tahapan di bawah ini. Yang tidak termasuk tahapan penyusunan RAPBN
adalah…
a. Pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara.
b. Pemerintah meminta Badan Pengawas Keuangan untuk
menilai RAPBN.
c. Pemerintah mengajukan RAPBN kepada DPR untuk
dibahas.
d. DPR membahas RAPBN dengan tujuan untuk diterima
atau ditolak.
e. RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada pemerintah yang dilaksanakan.
8. Landasan hukum dibuatnya
APBN, yaitu…
A. a. UUD 1945 Pasal 23
B. b. UUD 1945 Pasal 28
C. c. UUD 1945 Pasal 29
D. d. UUD 1945 Pasal 30
E. e. UUD 1945 Pasal33
9. Lembaga Negara yang
bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada DPR dalam membahas RAPBN
yang diajukan pemerintah yaitu…
A. a. DPRD
B. b. MPR
C. c. DPD
D. d. MA
E. e. BPK
10. Melalui APBN tercermin gambaran pembagian anggaran
negara untuk setiap sektor dan wilayah pembangunan. Hal tersebut menunjukkan
salah satu fungsi APBN yaitu yaitu...
a. Alokasi
b. Regulasi
c. Distribusi
d. Stabilisasi
e. Evaluasi
11. Postur APBN secara umum terdiri atas pendapatan dan
belanja negara. Pendapatan terbagi dari…
a. Pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak.
b. Pendapatan dalam negeri dan pendapatan luar negeri
(hibah).
c. Pendapatan dalam negeri dan pendapatan pajak.
d. Pendapatan luar negeri dan pendapatan bukan pajak.
e. Pendapatan pajak dan pendapatan hibah.
12. Berikut yang tidak termasuk kelompok pendapatan
dalam negeri...
a. Pajak penghasilan
b. Pajak perdagangan ekspor
c. Cukai
d. Hadiah dari negara asing
e. Laba dari BUMN
13. Sebagai negara yang memiliki kerja sama dengan
negara lain, terkadang Indonesia mendapatkan bantuan yang sifatnya tidak
mengikat. Dalam postur APBN penerimaan tersebut akan dicatat dalam komponen…
a. Hibah
b. Penerimaan Pajak
c. Penerimaan pinjaman
d. Penerimaan dalam negeri
e. Penerimaan lain-lain
14. Perhatikan komponen pendapatan berikut ini:
1. Pajak penghasilan (PPh)
2. Bagian laba dari BUMN
3. Cukai
4. Pungutan ekpor
5. Penerimaan dari
pengelolaan SDA
Dari konponen penerimaan di atas yang termasuk
penerimaan dalam negeri dari sektor perpajakan adalah nomor…
A. a. 1, 2 dan 3
b. 2, 3 dan 4
c. 3, 4 dan 5
d. 1, 3 dan 4
e. 2, 4 dan 5
15. Komponen belanja negara dalam APBN terbagi dari…
a. Belanja Pemerintah pusat dan belanja rutin
b. Belanja pembangunan dan pengeluaran daerah
c. Belanja Pemerintah pusat dan belanja
pembangunan
d. Belanja rutin dan belanja pembangunan
e. Belanja pemerintah pusat dan belanja
pemerintah daerah
16. Jika APBN disusun dengan menggambarkan kondisi
pemerintah harus meminjam dari bank sentral atau harus mencetak uang baru untuk
membiayai pembangunan, maka kebijakan penyusunan APBN yang dianut adalah…
a. Anggaran surplus
b. Anggaran dinamis
c. Anggaran berimbang
d. Anggaran defisit
e. Anggaran tidak dinamis
17. APBN diharapkan dapat berpengaruh pada perekonomian
negara. Adapun yang tidak termasuk dalam pengaruh APBN terhadap perekonomian
adalah…
a. Pertumbuhan ekonomi meningkat
b. Peningkatan GNP
c. Panambahan jumlah uang yang beradar
d. Menstabilkan kondisi moneter dan fiskal
e. Peningkatan lapangan kerja
18. Pada kejadian gempa di Lombok dan Sulawesi
pemerintah mendapat banayak bantuan berupa hibah, maka penerimaan tersebut akan
dicatat dalam APBN sebagai…
a. Penerimaan bukan pajak
b. Penerimaan dalam negeri
c. Penerimaan Hibah
d. Penerimaan Negera Bukan Pajak
e. Penerimaan Dalam negeri dari kejadian luar
biasa
19. Di bawah ini adalah tujuan pengeluaran yang
dilakukan pemerintah, kecuali…
a. Melaksanakan pembangunan nasional
b. Meningkatkan kemakmuran
c. Meningkatkan kekuatan ekonomi di kawasan ASEAN
d. Memperlancar roda perekonomian
e. Mewujudkan stabiltas nasional yang mantap dan
dinamis
20. Jika penyusunan APBN di sektor penerimaan
diusahakan ada peningkatan dan di sektor pengeluaran diusahakan penghematan,
penyusunan APBN tersebut menggunakan kebijakan anggaran...
a. Defisit
b. Surplus
c. Perkiraan
d. Taksiran
e. Berimbang
B. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan
jelas!
1. Dalam penyususnan APBN terdapat pos yang digunakan
untuk pembayaran bunga. Jelaskan mengenai
belanja bunga dalam APBN!
2. Pemerintah akan menaikkan gaji PNS sebesar 10%.
Berkaitan dengan pernyataan tersebut, analisislah dampak terhadap belanja negara!
3. Dalam penyusunan APBN menggunakan asas kemandirian,
asas penghematan, dan asas penajaman prioritas pembangunan. Bagaimana
penggunaan asas kemandirian dalam penyusunan APBN?
4. Pada struktur APBN Indonesia tedapat pos belanja
barang. Jelaskan alokasi penggunaan anggaran dalam pos belanja barang oleh
pemerintah pusat!
5. Analisislah hubungan peran pajak dengan fungsi alokasi dalam APBN!
Daftar Pustaka
Feryanto,
Agung. 2021. Ekonomi Kelas XI untuk SMA/MA. Klaten: Intan Pariwara
Link
youtube: Youtube ( https://youtu.be/Vd1bAkXZvaY )
https://youtu.be/Vd1bAkXZvaYhttps://youtu.be/Vd1bAkXZvaY
Buku Sekolah Elektronik (BSE) Ekonomi Kelas
XI Kemendikbud
Sari, Kartika dkk.
2020. Buku Siswa Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI. Klaten: Cempaka Putih
Tidak ada komentar